Pencanangan Zona Integritas & Penandatanganan Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum 2026

mulai rangkaian acara pencanangan dan

penandatanganan komitmen bersama

pembangunan zona integritas serta

perjanjian kinerja BPSDM hukum tahun

2026. Untuk itu kami sekali lagi mohon

kerja sama Bapak Ibu sekalian untuk

dapat menonaktifkan nada dering atau

mengubah ke mode silent handphone atau

gawai Bapak Ibu masing-masing. Terima

kasih.

Lihat pintu ajainakinak

kamu langsung naik aja sampai situ

langsung naik ya biar aku langsung

menyanyikan lagi.

H

Hadirin dimohon berdiri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Hukum tidak di tempat acara.

[musik]

Sekali lagi hadirin dimohon berdiri

menyanyikan lagu kebangsaan.

Indonesia

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

menyanyikan Mas Kementerian Hukum

Republik Indonesia.

[musik]

[musik]

Hadirin disilakan duduk kembali.

Asalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita

semua. Shalom. Om swastiastu.

Namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam

pembelajar.

Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Hukum.

Yang kami hormati

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan 1 Kementerian Pendalagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Inspektur Wilayah 1 Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum. Asesor SDM Aparatur

Ahli Utama, Widya Iswara Ahli Utama

Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan

BPSDM Hukum. Kepala Biro Perencana dan

Organisasi Sekretariat Jenderal

Kementerian Hukum atau yang mewakili,

Direktur Politeknik Pengayoman

Indonesia, Kepala Balai Pelatihan Hukum

Semarang, Kepala Balai Pelatihan Hukum

Batam, Kepala Balai Pelatihan Hukum

Bitung, Pejabat Manajerial dan

nonmanerial di lingkungan BPSDM hukum,

serta hadirin dan undangan yang

berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan

kehadirat Tuhan yang maha esa karena

atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi

hari ini kita dapat hadir dalam acara

pencanangan dan penandatanganan komitmen

bersama pembangunan zona integritas

serta perjanjian kinerja di lingkungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum tahun 2026. dalam keadaan sehat

walafiat.

Mengawali rangkaian kegiatan pada pagi

hari ini, marilah kita tundukkan kepala

sejenak memohon keberkahan dan

kelancaran seluruh rangkaian acara dalam

pembacaan doa yang akan dipimpin oleh

saudara Adam Miftahul Fahri. Disilakan.

Astagfirullahalazim.

Astagfirullahalazim.

Astagfirullahalazim.

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahiabbil alamin. Allahumma

sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali

sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha

pengasih lagi maha penyayang. Di bawah

naungan rahmat-Mu pada pagi ini kami

berkumpul dalam rangka pencanangan dan

penandatanganan komitmen bersama

pembangunan zona integritas serta

perjanjian kinerja BPSDM hukum tahun

2026. Kami memohon kepada-Mu,

limpahkanlah rahmat dan rida-Mu atas

setiap ikhtiar yang kami lakukan. Ya

Allah, ya Tuhan kami, dengan

melaksanakan kegiatan ini, tanamkanlah

dari dalam diri kami nilai-nilai

integritas, kejujuran, dan tanggung

jawab agar komitmen yang kami ikrarkan

tidak hanya tertulis dalam dokumen,

tetapi terwujud nyata dalam sikap,

perilaku, dan kinerja kami sehari-hari.

Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini

sebagai langkah awal yang baik. Langkah

yang Engkau ridai dan langkah yang

mengantarkan kami pada keberhasilan dan

keberkahan. Ya Allah yang maha

pelindung, sehatkanlah kami, sehatkan

keluarga kami, sehatkan para pemimpin

kami, jadikanlah kami orang-orang yang

senantiasa selalu bersyukur atas

nikmat-Mu. Ampunilah kami, mudahkanlah

urusan kami, dan kabulkanlah doa kami.

Hasbunallah wikmal wakil, nikmal maula

wikman nasir. Rbana atina fid dunya

hasanah wafil akhirati hasanah

waqinaabanar. Walhamdulillahiabbil

alamin.

Selanjutnya laporan Sekretaris Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

kepada Bapak Jusman, S., M.H. Disilakan.

[musik]

[musik]

Asalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita

semua. Shalom, om swastiastu,

Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Yang terhormat Ibu Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Kementerian Hukum. Yang saya hormati

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawas Kementerian Pemberdayagunan

Aparatur Negara Republik Indonesia,

Bapak Ahmad Hasmi. Aka. Terima kasih Pak

Hasmi. Jin buka. Saya sering

telepon-teleponan sama Pak Hasmi WA-waan

tapi baru kali ini ketemu. Terima kasih

Pak Hasmi berkenan hadir. Yang saya

hormati Inspektur Wilayah 1 Inspektorat

Jenderal Kementerian Hukum Ibu Dr.

Morina Harahap, S.H., M.M.

Yang saya hormati

pejabat fungsional ahli utama di

lingkungan BPSDM Kementerian Hukum.

Hadir eh koordinator Widya Iswara Ibu

Nuni Suryani. Terima kasih. Asesor ya

asesor SDM, Koordinator Widya Iswara Pak

Slamat. Ee asesor

SDM Aparatur Ahli Utama Bapak Iwan

Kuriawan. Terima kasih. Rekan-rekan para

pimpinan tinggi pratama di lingkungan

BPSDM Hukum. Hadir lengkap Ibu Kepala

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan

Kepemimpinan

Pak Kapus Banglat Diklat Fungsional dan

Ibu Kepala Pusat PA Kompetensi serta

Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia

beserta wakil direktur bidang akademik

dan para kepala Balai Hukum. Saya hari

ini sudah menyebutkan Balai Pelatihan

Hukum karena baru saja kami menerima

Permenkum nomor 2 tentang organisasi dan

tata kerja Balai Pelatihan Hukum

Kementerian Hukum. Jadi tidak lagi

menggunakan Biklat tapi Bapel Kum dan

tentunya

yang mewakili Ibu Kepala Biro

Perencanaan dari bagian RB tadi saya

lihat hadir Bapak Ibu sekalian seluruh

peserta pegawai baik manajerial maupun

non manajerial di lingkungan BPSDM hukum

yang berbahagia. Pertama-tama tentunya

selalu kita memanjatkan puji dan syukur

atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala,

Tuhan yang maha esa. Alhamdulillah pada

pagi hari ini kita semua berkumpul di

auditorium BPSDM Hukum Kampus Pengayoman

Pancasila dengan niat yang sama yaitu

mengikuti kegiatan pencanangan dan

penandatanganan komitmen bersama

pembangunan zona integritas serta

penandatanganan perjanjian kinerja BPSDM

hukum tahun anggaran 2026.

Ibu Kepala BPSDM yang kami hormati.

Perkenankan pada kesempatan ini saya

secara singkat menyampaikan laporan

persiapan kegiatan. A. Pelaksanaan

kegiatan hari ini, Selasa tanggal 20

Januari tahun 2026 pukul 09.00 sampai

dengan selesai bertempat di Auditorium

Pengayoman Pancasila lantai 2 Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Kementerian Hukum. B. Tujuan kegiatan

satu untuk meneguhkan komitmen bersama

seluruh jajaran BPSDM hukum dalam

pembangunan zona integritas menuju

wilayah birokrasi bersih dan melayani

atau disingkat WBBM. Yang kedua,

menyelaraskan sasaran strategis program

dan target kinerja BPSDM hukum tahun

anggaran 20 2026 melalui penandatanganan

perjanjian kinerja. Yang ketiga, untuk

memperkuat budaya integritas,

akuntabilitas, dan tanggung jawab

kinerja secara berjenjang baik dari

pusat dalam hal ini BPSDM hingga pada

unit pelaksana teknis yang ada di bawah

BPSDM hukum. C. Output daripada kegiatan

satu adalah dokumen piagam komitmen

bersama pembangunan zona integritas.

Yang kedua, dokumen fakta integritas.

Yang ketiga, dokumen perjanjian kinerja

tahun 2026. Output ini diharapkan

menjadi dasar penguatan pelaksanaan

pembangunan zona integritas dan

pengendalian kinerja secara

berkelanjutan di lingkungan badan

pengembangan sumber daya manusia hukum

dan unit pelaksana teknis yang ada.

Adapun peserta terdiri dari pimpinan

tinggi pratama, Direktur Politeknik

Pengayoman Indonesia, para kepala Balai

Pelatihan Hukum, para pejabat manaj

manajerial dan nonmanajerial di

lingkungan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Hukum. Adapun anggaran yang

digunakan untuk kegiatan ini bersumber

dari daftar isian pelaksanaan anggaran

BPSDM hukum tahun anggaran 2026 dengan

nomor SPDIPA mendatar 135.13.1.693160/

2026 tanggal 1 Desember tahun 2026. Ibu

Kepala BPSDM yang saya hormati, yang

saya banggakan. Demikian secara singkat

kami menyampaikan laporan terkait dengan

persiapan pelaksanaan kegiatan ini.

Mohon pada saatnya nanti Ibu Kepala

Badan untuk memberikan sambutan, arahan

dan mohon kepada Bapak Asdep untuk ee

memberikan penguatan terkait dengan

reformasi birokrasi di lingkungan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wasalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

[musik]

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya

kita ikuti bersama penguatan reformasi

birokrasi dan pembangunan zona

integritas yang akan disampaikan oleh

asisten deputi koordinasi pelaksanaan

kebijakan dan evaluasi reformasi

birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan

pengawasan

Kementerian PAN RB kepada Bapak Ahmad

AK. Disilakan.

[musik]

[musik]

[musik]

Asalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita

semua.

Yang kami hormati Bu Kapan,

Ibu Inspektur,

Bu Pak Tes,

ee Bapak Ibu pimpinan tinggi di

lingkungan BPSDM, kemudian para asesor

ee koordinator Widiswara dan Bapak Ibu

yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini

mohon maaf Bu, kirain belakangan jadi

saya enggak nyiapin. [tertawa]

Ee sebetulnya sudah nyiapin bahan, cuman

karena tadi belum sempat di-share, jadi

saya mohon maaf ini agak terlambat untuk

merespon.

Bapak, Ibu yang kami hormati, ada

beberapa hal yang ee perlu kita ketahui

bahwa ee

saat ini pemerintah kita sedang banyak

agenda pembangunan. Yang jelas untuk

mencapai agenda pembangunan butuh

berbagai strategi. Salah satu yang bisa

dilakukan adalah melakukan percepatan

reformasi birokrasi.

ee desain reformasi birokrasi yang dulu

dengan yang sekarang tentunya akan ada

pergeseran-pergeseran ya, terutama

bagaimana kita merespon birokrasi

terhadap agenda-agenda Pak Presiden. Ya,

ini yang menjadi eh apa ya ee pemicu

kenapa reform itu selalu ada.

Ternyata di dalam ee perkembangan yang

sampai saat ini ternyata reform

birokrasi ada sebagian instansi

pemerintah yang sudah merespon secara

baik tetapi ada beberapa instansi

pemerintah yang responnya sangat sangat

lambat. Nah, di pemerintah daerah juga

ada pemerintah daerah yang bagus

terutama di Jawa gitu. Itu bagus. Tapi

kalau di daerah

ee kami pegang Sumatera dulu pernah

pegang ee wilayah timur itu

sangat-sangat jauh sehingga PR-nya

banyak. Kalau di kementerian lembaga

secara umum terutama di Kementerian

Hukum, HAM dan IPAS dulu ya itu

responnya cukup bagus. Kemudian begitu

pecah ternyata ee empat kementerian baru

ini ee startingnya beda-beda. Kemudian

kementerian hukum yang termasuk yang

lebih baik ya dibanding kementerian yang

lain.

Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, zona

integritas itu memang dibangun ee untuk

percepatan reform.

Mungkin kita pernah ingat waktu kita

membangun reform, reform yang ada di

lembaga itu didukung oleh reform di

unit-unit yang ada. Jadi bayangannya

kalau reform lembaga itu tidak mungkin

terwujud kalau unit-unit yang ada itu

tidak melakukan reform. Sehingga kami

mendorong agar seluruh unit kerja itu

membangun reform. Bahkan dulu evaluasi

kinerja itu, evaluasi reform itu,

Teman-teman, melakukan evaluasi mandiri

terhadap unit kerjanya. kemudian akan

menjadi nilai pada ee reform-nya

lembaga. Nah, ternyata ada beberapa

kondisi ya di level lembaganya ada

reform, begitu kita lihat di lembaga di

di unitnya ternyata enggak sebaik apa

yang yang kita bayangkan. Jadi eh banyak

instanasi pemerintahnya bagus, ternyata

begitu kita masuk pada unitnya enggak

sebagus yang kita bayangkan. Padahal

reform itu akan terasa itu ketika

unitnya bagus ya. Karena unit-unit

inilah yang akan berhadapan dengan ee ee

masyarakat, dengan stakeholder kita,

dengan ee instansi yang menjadi apa

namanya? pengguna layanan kita. Nah,

ternyata kondisi inilah yang tergambar

di beberapa ee kementerian lembaga

sehingga kami mendorong lewat

pembangunan zona integritas.

Ya, awalnya memang zona integritas

sebagai pemicu ya di beberapa tempat,

tapi belakangan justru responnya

beberapa instintah ingin membangun zona

integritas di seluruh unit yang ada.

Tahun 2014 awal kita bangun Zi,

Kementerian Keuangan yang paling

responsif terhadap kebijakan ini dan

sampai sekarang. Saya ingat betul tahun

2018-19

menteri kami bilang bahwa kami akan

bergeser dari Kementerian Keuangan ke

kementerian lain ya. Tapi ternyata

Kementerian Keuangan tetap pada komitmen

ingin membangun seluruh unitnya menjadi

unit WBKWM. Nah, kemudian di beberapa

instit pemerintah yang kami dorong

termasuk di Kementerian Penegak Hukum.

Jadi Kejaksaan, Kepolisian,

Mahkamah Agung termasuk Kementerian Huk

KumHAM ya. hukum, HAM, dan Impas itu

termasuk instansi pemerintah yang kita

dorong untuk membangun ee ee zona

integritas dan ee data yang kami ee

peroleh perkembangannya cukup lumayan

bagus ya meskipun belakangan kualitas

pembangunan Z-nya itu masih

apa ya istilahnya

tidak seperti yang kita bayangkan. Ini

kan modelnya percepatan. Kalau membangun

wilayah yang atau zona yang jadi

percontohan, idealnya percontohan yang

pertama itu akan menjadi basis

percontohan yang kedua. Bukan berarti

unit yang kedua sama dengan unit yang

pertama. Kalau unit yang kedua sama

dengan modelnya unit pertama, berarti

unit kedua enggak layak menjadi contoh.

Maka unit yang kedua itu harusnya lebih

baik dari unit yang pertama. Unit yang

ketiga lebih baik dari unit yang kedua.

Nah, di ujungnya akan diperoleh sebuah

unit yang jauh lebih baik, lebih komplit

inovasinya. Sehingga memang perlu ada

suatu upaya teman-teman di Inspekturat

Jenderal membuat sebuah modeling gitu

ya. Kalau di Kementerian Hukum ada model

unit A itu minimal apa sih yang menjadi

fokus layanannya? Kalau enggak akan

ketemu unit-unitnya semuanya WBK tapi

enggak ada percepatannya. Masih sama

unit yang satu dengan unit masih sama

modelnya.

di Kementerian ee Imipas misalnya ini

sebagai ilustrasi misalnya layanan di

lembagaan

itu yang model WBK-nya harus seperti

ini. Kalau ada yang mau bangun minimal

ini plus inovasi baru. Jadi kalau

kemarin kami sempat di beberapa unit ee

apa namanya ee badan atau pusat yang

pengembangan SDM, ternyata unit-unit

yang diajukan ke WBKWBM

bentukannya itu masih di bawah standar

ee unit BPSDM yang sudah pernah menoleh

BBK atau WBM.

Ee contohnya misalnya ada beberapa unit

yang mengajukan kami challenge pernah

lihat ee modelnya BPKP Korbu enggak?

Misalnya pernah melihat punyanya BPK

enggak punyanya Kementerian Keuangan

enggak. Kalau enggak kita akan kesulitan

membuat sebuah simpulan bahwa unit ini

layak menjadi percontohan. Karena

sebetulnya percontohan itu tidak hanya

menjadi percontohan di apa di lembaga

sendiri, tetapi kita harapkan

percontohan di seluruh lembaga

pemerintah yang ada khususnya yang WBM.

Bahkan di beberapa kementerian kayak

Kementerian Keuangan itu kalau unit

kanwil memperoleh WBM dia itu bisa

menularkan termasuk unit-unit yang ada

di Pemda. H

dia membuka layanan pendampingan WB W W

W W WBK untuk pemda-pemda di sekitar ee

kanwilnya. Jadi ee kita akan melihat

seberapa kontribusi unit WBM mendorong

instansi lain atau unit di kita sendiri

dan instansi lain untuk membangun tata

kelola yang lebih baik.

Nah, Bapak Ibu yang kami hormati,

kembali kepada reform. Reform yang

sekarang itu kan basisnya kepada kondisi

ee mengikuti perkembangan ee zaman.

Digitalisasi menjadi faktor penting ya

untuk memastikan bahwa reform birokrasi

itu berjalan. Maka pembangunan Z pun

basisnya pasti digitalisasi. Jangan

cerita lagi bahwa pembangunan Zi tidak

berbasis pada ee aspek digital karena

ini pasti ketinggalan ya. Di aspek-aspek

digital inilah penting. Karena kalau

kita lihat perkembangannya sekarang di

dunia ee bisnis misalnya,

data menunjukkan bahwa transaksi

perdagangan melalui online itu jauh

melebihi ee apa namanya yang

konvensional ya. orang beli barang

tinggal klik barang dianter gitu ya.

Artinya layanan kita pun terhadap

stakeholder kita pun ee mungkin tinggal

klik orang sudah menerima layanan gitu.

Sekarang sedemikian mudahnya gitu. Jadi

ketika kita bicara tentang BPSDM

bagaimana layanan terhadap kalau ke

pegawai ya ee dia bisa memberikan

layanan yang semudah orang mengakses

berbagai layanan yang sekarang sudah

ada.

Kami pernah lihat punyanya PLN, punyanya

Bank Mandiri, kemudian Telkom. Ya,

kira-kira kalau nanti teman-teman BPSD

membangun ZI ya mungkin kiblatnya bisa

ke ke sana gitu ya. Kalau enggak ke sana

akan sulit kita memberikan sebuah apa

namanya gambaran bahwa ini layak untuk

memperoleh predikat WBM. Nah, berbagai

hal didigitalisasi ternyata memang ada

persoalan di di lingkungan kita.

Ya,

pertama adalah

ternyata banyak di instansi kita itu

masih eh silo mentality ya. Persoalannya

membangun ee apa namanya sebuah unit

yang baik itu salah satu syaratnya

adalah ee

kita harus melakukan kolaborasi ya.

tentunya BPSDM punya punya mitra-mitra

ya di samping mitra di internalnya juga

mitra pengembangan SDM di seluruh BPSDM

yang ada di Indonesia.

Ini bagian dari cara kita untuk

membangun BPSDM lebih baik.

Yang kedua memang ada beberapa yang

menjadi ee apa namanya? Handicap adalah

iklim inovasi.

Banyak inovasi yang kita bangun.

hanya untuk awarding. Ini banyak

instansi pemerintah yang membangun

inovasi. Bahkan ada satu instansi

pemerintah pada saat awarding dia

memperoleh penghargaan inovasi tapi

begitu kita cek tahun yang kedua sudah

enggak jalan. Banyak instansi pemerintah

yang bangun itu dan itu rata-rata unit

WBM.

Dia bangun inovasi pada saat WBK. Dicek

pada saat WBM-nya sudah enggak jalan.

dia menambahkan inovasi baru. Rata-rata

unit BBM itu dibangun semangatnya itu

setelah 2 tahun atau 1 tahun telah

bangun WBK. Padahal kita penginnya itu

kan minimal, tidak harus buru-buru

membangun BBM sebetulnya. Yang yang

terpenting bahwa inovasi yang dibangun

sudah berjalan baik dan sudah bisa

diracking before after-nya

perkembangan kinerjanya menjadi lebih

baik atau tidak. Karena basis inovasi

itu pasti ada isu. Ada sebuah isu, ada

sebuah kinerja yang harusnya lebih baik

dibanding sebelumnya. Kenapa kita butuh

inovasi? Kadang-kadang inovasi hanya

membungkus

kegiatan yang rutin di dalam sebuah

aplikasi. Padahal inovasi itu basisnya

pada sebuah isu. Ada persoalan layanan

yang lambat menjadi lebih cepat. Layanan

yang yang mungkin kurang berkualitas

menjadi lebih berkualitas. tetapi harus

ada tracking ee kinerjanya. Nah, banyak

instansi pemerintah yang gagal di situ

di konteks WBM.

Yang berikutnya adalah ee kesenjangan

infrastruktur ya, infrastruktur digital.

Jadi, Teman-teman banyak yang membangun

inovasi dengan digitalisasi tetapi

ee yang menguasi digital itu hanya satu

dua orang.

Ini banyak kejadian di beberapa tempat.

inovasi dengan digital enggak jalan

karena orangnya mutasi. Yang dulu pernah

bangun sudah mutasi. Jadi dia mulai dari

awal lagi. Nah, kemudian persoalan

keamanan ya. Ee mestinya sih setiap

pembangunan aplikasi pasti kerja sama

dengan PSSN ya untuk memastikan keamanan

ee ee di dalamnya ya. Yang berikutnya

adalah ee jaringan. Ini banyak

aplikasi-aplikasi yang dibangun ketika

mau diakses jaringannya terganggu.

ini juga ini banyak terjadi. Ada sebuah

ilustrasi menarik. Kebetulan saya suka

ini Bu apa mengulik layanan yang ada di

di pemerintah.

Jadi waktu itu layanan perpanjangan SIM

di PORI bisa dilakukan melalui aplikasi.

Saya coba masuk,

ternyata di aplikasi itu untuk daftar

SIM-nya ngisi aplikasi sendiri. Mau tes

kesehatan ngisi aplikasi sendiri. Tes

lagi psikologi, tes melalui aplikasi

sendiri dengan alamat yang berbeda.

Nah, saya sudah ngikutin, Bu. Ternyata

pertanyaannya banyak banget di situ.

Bagi si penerima layanan kan pasti

membutuhkan waktu dan energi untuk

menjawab itu. Karena saya ada tim, saya

suruh tim saya untuk menjawab seluruh

pertanyaan itu. Kalau saya yang diuji

mungkin enggak lulus karena tesnya

saking banyaknya. Dan alhamdulillah tes

psikologi, tes kesehatannya lulus dengan

saya lupa kategorinya excellent lah.

Nah, tinggal proses pembuatan SIM. Pas

pembuatan SIM ternyata salah satu

syaratnya harus foto di bawah eh di

dengan latar belakang warna biru. Nah,

karena di kantor saya mungkin

teman-teman ee Kementerian Hukum yang

pernah ke kantor enggak ada background

yang warnanya biru. Terpaksa pakai

background rata-rata di kantor kan

coklat ya.

Nah, setelah difoto ternyata ditolak.

Saya dapat email ditolak tidak bisa

diproses lebih lanjut karena

background-nya warnanya tidak biru. Nah,

akhirnya diminta untuk akses ke layanan

mobile ya, mobil SIM keliling lah gitu.

sampai di sana diminta lagi ee

syarat-syaratnya misalnya mana ininya ee

hasil tes kesehatan kan sudah saya sudah

masuk online tapi terpaksa harus harus

apa namanya ee mengisi lagi datanya

kemudian hasil tesnya harus dicetak

kembali dan fotokopinya harusahkan

padahal saya sudah mengirim PDF-nya

terus fotonya apa fotokopinya di mana di

seberang

bukan di kantornya di seberang bayar

sendiri akhirnya kita nyebrang fotokopi

balik lagi situ. Nah, giliran antri foto

menunggu 1 jam lebih antri foto ternyata

apa? Internetnya mati jaringan. Artinya

digitalisasi yang dibangun itu tidak

sesuai dengan harapan publik. Bukannya

menjadi lebih mudah, tetapi justru

merepotkan. Dua kali kerja sama

digitalisasi di kantor kita. kita sudah

bikin e-office

kemudian bikin surat lewat digital.

Biasanya nih para JPT nih termasuk saya

cetakannya mana?

Jadi kita sudah pakai digital,

pimpinannya minta cetakannya mana?

Rasanya kalau kita zaman dulu review itu

pengin enaknya gitu kan nyoret-nyet gitu

ya. Jadi teman-teman kita di bawah gitu

ya sudah beralih ke digital, tetapi

kitanya yang perlu berubah mindsetnya.

Sehingga beberapa kesempatan kemarin di

kami itu pimpinan tinggi harus ikut

digital leadership ya. Ada trainingnya

dengan teman-teman UNPAT eh saya ingat

tuh hampir 1 bulan, Pak ikut digital

leadership secara online setiap hari.

Jadwalnya sih cuma jam 09.00 sampai jam

11.00. Kalau enggak ikut di jamnya ya

nanti besok. Yang penting tugasnya

dikerjain karena kan waktu tidak banyak

ya. Nah ini persoalan apa namanya?

Persoalan di era digital terpenuhnya

kecukupan digital talent. Di kitanya

timnya sudah punya justru pimpinannya

yang belum. Nah, ini yang yang harus

merubah di kami juga prosesnya panjang.

Tahun 2012 kita sudah mulai bangun.

ketika pimpinannya tidak mengakses

digital ada profiling-nya sampai

segitunya. Nah, tentunya sekarang sudah

sudah saya yakin di Kementerian Hukum

sudah berjalan ee jauh lebih baik.

Yang berikutnya adalah ee persoalan

ee kita ternyata layan pemerintah lebih

banyak didesain secara analog, belum

dial dari sejak awalnya gitu ya.

sehingga ini yang ee ketika teman-teman

akan membangun WBM ee harus pastikan

karena klien kita kan lebih banyak

orang-orang yang terdidik. Tidak ada

lagi klien yang tidak melek terhadap

digital. Kalau lihat di masyarakat umum

kan digitalisasi

hampir sampai tukang nasi goreng pun

sudah digital bayar sudah Kris. Itu kan

sudah digital ya. Itu paling sebenarnya

tukang sayur aja sudah bisa pakai Kris

pembayarannya. Nah, justru di kita masih

menjadi ee masalah.

Saya tidak cerita tentang bagaimana cara

membangun Z-nya ya. Saya yakin Bapak Ibu

sudah paham tentang konteks ini.

Sehingga hanya saya me apa namanya me

menyampaikan beberapa hal yang menjadi

fokus evaluasi di WBM. Ya, memang sampai

saat ini desain kebijakan WBKWBM tuh

masih menggunakan ee yang lama ya sampai

dengan tahun ini. Jadi dulu kan RB masih

8 area perubahan kemudian di di Zi-nya

en area perubahan. Sebetulnya ee di

dalam proses evaluasi yang sekarang

sudah mengarah lebih fokus pada tiga

area perubahan ya. Tiga area perubahan.

Yang pertama adalah ee kaitan dengan

area pengawasan. Pengawasan itu

heavy-nya lebih kepada integritas ya.

Lebih pada integritas persepsi anti

korupsi ya. Yang kedua pada manajemen

kinerja. Ini yang menjadi persoalan

manajemen kinerja di beberapa instan

pemerintah yang gagal di WPM itu karena

kinerjanya ternyata tidak lebih baik

dari yang sebelumnya.

Pemahaman terhadap akuntabilitas

kinerjanya belum belum utuh. Misalnya

target tahun ini ternyata lebih kecil

atau sama dengan tahun yang sebelumnya

di dalam laporan kinerjanya terlihat ya.

Jadi tidak ada target kinerja yang

menangtang. Menangtang itu setting

targetnya jauh lebih besar sehingga kita

butuh inovasi yang baru. Kadang-kadang

kinerjanya masih sama dengan yang tahun

lalu, tapi kita bikin inovasi lah.

Inovasinya buat apa? Kan ada isu dulu

kita ingin lebih baik ke depan sehingga

kita butuh inovasi.

Yang berikutnya adalah yang ketiga

terkait dengan layanan publik ya.

Layanan publik ini memang ada satu

survei ya ini menjadi ee cara ya cara

kita atau kami semua melihat sejauh mana

progres dari layan publik. Cuman yang

menjadi persoalan ketika kita melakukan

survei terhadap persepsi lain publiknya

dilakukan dengan cara-cara yang tidak

berintegritas. Kita bicara tentang

pengawasan, bicaranya integritas. Tetapi

begitu melihat bagaimana layan publiknya

dilakukan dengan cara-cara yang tidak

berintegritas. Contoh yang paling

menonjol sama karena kami juga sebagai

responden. Teman-teman tuh telepon,

"Pak, tolong Pak ya. Nanti Bapak jadi

responden dan ya berikanlah respon yang

baik buat kami. Kami sedang membangun Z

padahal kami evaluatornya. Dia lupa

bahwa kami itu evaluatornya. Dan itu

terjadi beberapa tempat.

Ada juga yang model kita survei misalnya

data SKM dapat yang jelek-jelek tidak

ditabulasi. Kita tabulasi yang

bagus-bagus saja sehingga ujungnya nanti

kita memenuhi syaratsyarat rukunnya

mengajukan WBM. Padahal secara

substansional secara substansional itu

masih bermasalah. Ini banyak hal yang

yang terjadi seperti itu.

Kita tahu bahwa ada isu di layan publik

ya. lain publik itu yang pertama kita

dianggap itu kurang responsif. Perubahan

responsif inilah yang penting ya

keluhan. Makanya ada ada lapor, ada

ombus sebetulnya lebih responsif

responsif terhadap keluhan masyarakat.

Makanya kalau enggak lolos dari ombus

itu ketika misalnya 1 2 3 aduan tidak

direspon lebih dari 1 2 3 bulan misalnya

itu langsung cross WBM syaratnya agak

berat ya. Kemudian kurang informatif

karena layanannya bagus tapi publik

enggak tahu kurang informatif. Jadi

inovasi harus informatif.

Yang berikutnya adalah akses. Akses itu

ramai, Pak, ketika bicara tentang ee

layanan inklusif ya. Bagaimana dengan

teman-teman yang disabilitas? Layanan

publik harus bisa ee menjangkau seluruh

ee ee pihak ya. Yang berikutnya adalah

kurang koordinasi. Ini ini koordinasi

itu hal yang mudah diucapkan sebenarnya,

tapi fakta di lapangannya agak sulit

sebetul koordinasi meskipun sebetulnya

koordinasi sudah bergerak ke kolaborasi.

Koordinasi bahasa yang sangat rendahnya

kemudian sudah lari ke kolaborasi.

Kita bicara tentang kebijakan yang

berbeda-beda antara kementerian dengan

di bawahnya. Kebutuhan SDM yang seperti

apa gitu. itu enggak nyambung sama

desain kurikulum yang kita bangun

misalnya. Itu harus bisa di dijawab.

Yang berikutnya adalah birokratis.

Sering berbelit-belit. Ya, ini proses

atau kejadian yang di beberapa tempat

termasuk

ada beberapa

persyaratan yang

enggak make sense gitu.

Cerita dulu misalnya orang mau bayar

pajak itu pajak kendaraan ya harus

menyampaikan KTP asli. Mungkin Bapak Ibu

ngerasain semua tuh datang ke Samsat

gitu mau bayar kendaraan mana KTP

aslinya? Kalau enggak bawa KTP asli

enggak dilayani.

Padahal orang itu mau bayar. Bagi kami

misalnya enggak punya KTP pun, bahkan

enggak punya kendaraan pun mau bayar

pajak kendaraan ya terima-terima saja.

Kenapa harus dipersulit?

sama kayak STNK, STNK-nya enggak ada

enggak enggak ada urusan sama itu. Kalau

mau bayar ya terim saja. Ternyata

birokrasi itu lebih senang begitu. Kalau

bisa

ya dipersulit, kenapa dipermudah gitu.

Ini ini yang sering terjadi. Stigma itu

yang harus di di diselesaikan

sehingga kita ingin memperbaiki hal-hal

yang kayak gitu. Sebetulnya kalau di

BPSDM yang kami lihat di berbagai tempat

relatif resikonya sedikit. Kalau

membangun sebuah unit yang WBM resikonya

Pit karena kan teman semua ininya masih

untuk lingkungan. kecuali mungkin BPSDM

sudah membuka ee yang untuk yang lain ya

sudah ya dengan pemda atau apa mungkin

ee banyak hal yang harapannya kalau

orang kalau teman sendiri kalau mendapat

layanan tidak sesuai ya sudahlah kan

teman sendiri tapi bagi publik yang lain

berbeda bisa menjadi berbeda.

Yang berikutnya terkait dengan isu

manajemen kinerja ya. Ada beberapa hal

yang menjadi catatan kami ketika bicara

tentang manajemen kinerja. Yang pertama,

desain kinerja di level lembaga, di

level unit dan unit-unit kecil di

bawahnya. ini yang kadang-kadang tidak

tidak rapi. Level badannya apa, level

apa namanya direkturnya apa, level

pusatnya apa. Kadang-kadang ada desain

yang kinerjanya badan itu hanya kumpulan

dari kinerjanya level di bawahnya. Itu

biasanya kalau WBM itu cross agak sulit.

harusnya ada level yang berbeda antara

di levelnya badan, kemudian level pusat,

levelnya unit-unit ya, direktur harus

punya kinerja yang spesifik terhadap

level apa namanya ee unitnya, level

jabatannya ya. Karena kan setiap jabatan

punya harganya, punya kompetensi yang

dibutuhkan, pasti kinerjanya akan

berbeda-beda.

Kemudian perencanaannya seringkiali

masih silo.

Silo itu desainnya kita kan pasti punya

range trrack ya. Desain range ke

bawahnya harus clear itu apa yang di di

apa yang di yang didukung oleh unit

berpengaruh yang kinerja unit

berpengaruh kepada kinerja di atasnya.

Harus clear.

Makanya terkait dengan penjabaran

kinerja harus beres berdasarkan logical

framework-nya. Kadang-kadang kan kita

bikin kinerja desain program kegiatannya

ST seperti yang ada di anggaran. Padahal

desain yang di dalam konteks Ming gereja

adalah kegiatan yang dilakukan dalam

mencapai kinerjanya.

Seringki program kegiatan yang ada di

RENJA itu tidak sesuai dengan kebutuhan

untuk mencapai kinerjanya.

desain apa program kegiatannya. Nah, ini

yang sering menjadi masalah. Yang

berikutnya adalah

perbaikan di dalam manajemen kinerja itu

lebih pada mencapai sebuah nilai bukan

pada substansi ee apa namanya

kinerjanya. Nah, ini yang terjadi di

beberapa tempat. Nah, yang terakhir

terkait dengan manajemen kinerja isunya

adalah

ee

manajemen kinerja itu dianggap urusannya

tim di bawah.

Padahal manajemen kinerja itu urusannya

pimpinan. Ya, ini yang sering sering

terjadi sehingga pada saat kami

melakukan evaluasi misalnya wawancara

atau apa namanya Zoom biasanya lalu Zoom

ya pimpinan yang diharapkan bisa

menjelaskan tentang kinerjanya sering

sering apa sering hang. Nah, ini

biasanya evaluator agak bilang pimpinan

belum menguasai tentang kinerjanya

sendiri gitu. Nah, biasanya agak-agak

sulit ini.

Nah, terkait dengan isu integritas

memang data yang terbaru dari yang kami

peroleh ya itu ee hasil SPI-nya KPK

kemarin ya. Kementerian Hukum secara

umum ee masih lebih baik dari rata-rata

nasional. Ya, ini maaf enggak bisa

disampaikan ya. ee rata-rata nasional

itu diangkat 72. 72 itu kategorinya

rentan sebetulnya kalau KPK. Nah,

Kementerian Hukum itu dikategorinya

waspada di angka 77.

Nah, begitu kami cek ke apa namanya ke

datanya itu ada

41

unit Kementerian Hukum yang disampel dan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum itu ada di urutan 32 di sampel

yang dilakukan oleh KPK yang paling

bagus itu Kanwil Sulawesi Barat 89 ya

dan paling rendah itu ada di Dirjen

Administrasi Hukum angka 78 dan BPSDM

itu 81,23.

Itu sudah bagus. Artinya di atas ee

ambang minimal kan 78 artinya sudah oke.

Cuman kalau lihat ini akan menjadi

contoh harusnya lebih baik dari

unit-yunit yang lain gitu ya. Karena ini

kan menjadi contoh BBM ini perlu

dibangun

ee yang lebih baik.

Ee Bapak, Ibu yang terakhir ada beberapa

catatan ya tercatat catatan ini hasil

dari kumpulan catatan kami di berbagai

evaluasi Z

di Kementerian Hukum maupun di

kementerian lain bahkan di pemda.

Yang pertama adalah ini teknokratiknya

lah. Yang pertama rencana aksi

pembangunan ZI-nya belum berkualitas.

Enggak kebayang dulu tim manajemen

perubahannya ketika membangun sebuah

renaksi enggak clear sebetulnya apa sih

yang mau di diperbaiki itu kan akan

tergambar di renaksi ya ada satu apa

namanya ee ee kondisi yang ingin kita

capai akan tergambar dari renaksi

yang berikutnya

ini klasik tetapi faktanya banyak

termasuk unit-unit yang mengajukan WBM

LKE-nya itu enggak cukup

bahkan tidak relevan dengan apa yang

kita mau. Ini kejadian di beberapa

tempat ya. ee

teman-teman sedang ingin berkontestasi

tarulah begitu ya atau ingin

menyampaikan bahwa kami sudah reform

tapi dokumen yang disampaikan bukan itu.

Ini banyak terjadi. Nah, biasanya itu

akan menjadi catatan karena begini ini

unit yang mau narsis tetapi datanya

enggak sesuai gitu kan. Narsis kan

penting sebetulnya dalam kinerja.

Sehingga eksplorasi data itu harus harus

clear. Betul bahwa itu yang kita

sampaikan dengan data dukung yang cukup.

Ini banyak sekali yang tidak cukup. Nah,

persoalannya adalah

pembangunannya biasanya diserahkan ke

tim. Kalau tim itu ditanya apakah

dokumen sudah di-upload? Pasti

jawabannya sudah. Entah apa yang dikirim

yang penting jawab dulu sudah. Nah, kami

di dalam melakukan evaluasi enggak lihat

lagi. Kalau pimpinan lembaganya sudah

menyatakan ini yang diusulkan, maka kami

anggap bahwa yang di yang data yang ada

itu ya sudah sepengetahuan pimpinannya.

data kami di berbagai evaluasi ternyata

pimpinannya enggak tahu ya.

Yang berikutnya adalah ini harusnya

tidak sih, Teman-teman Inspektorat

pastinya sudah jagain nih ee Bu

Inspektur kadang-kadang ada yang

nilainya enggak cukup, lolos aja.

Padahal kalau enggak enggak cukup ya

dicukup-cukupin aja kan strateginya gitu

ya. meskipun nanti dievaluasi oleh

TPN-nya akan diuji, tapi ada juga begitu

di apa dihitung ternyata angka

minimalnya enggak cukup. Ini terjadi di

beberapa tempat.

Yang berikutnya

penerapan manajemen kinerja. Ya, tadi

disampaikan agak panjang, tapi intinya

ini ee ee belum baik.

yang sekarang lagi yang menjadi catatan

adalah tentang benturan kepentingan ya

yang di pengawasan selain ee ee apa

persepsi publik terhadap integritas kita

juga benturan kepentingan baik terhadap

layanan. Kalau kita kan berarti layanan

ke internal ya lebih banyak mungkin ke

pemda juga misalnya orang yang ngikut

diklat itu siapa sih?

Ternyata banyak benturan kepentingan itu

di situ. Nah, ini juga banyak terjadi

benturan kepentingan belum dikelola

secara baik. Benturan kepentingan itu

kan tidak terhindari ya. Pak Ses punya

teman, punya saudara yang mungkin dalam

satu kantor ikut apakah ada kaitan

dengan jabatan kita. Sebetulnya kan itu

enggak bisa terhindari kan, cuman

bagaimana manajemennya, ada mitigasi

resikonya. Yang penting itu. Maka yang

gagal itu rata-rata gagal melakukan

pemetaan terhadap risiko. Risiko

terhadap tercapainya sebuah kinerja,

risiko terhadap integritas, maupun

risiko terhadap layanan publik. Layan

publik juga ada risikonya.

Ee ini yang banyak belum kelar. Yang

berikutnya adalah kaitan dengan

pengaduan.

Ternyata ada satu kondisi yang berbeda.

Banyak instansi pemerintah yang

menganggap kalau WBM itu tidak ada

pengaduan.

Ya, padahal pengaduan itu yang penting

adalah dikelola.

Semakin banyak yang mengadu berarti

mengindikasikan orang yang mengadu itu

nyaman. pengaduannya pasti ditindak

lanjutin sehingga dia akan mendorong

untuk mengadu lagi setiap hal. Sehingga

dulu kami pernah waktu dengan

teman-teman di KSP target pengaduan itu

ditargetkan secara nasional itu 1 juta

pengaduan. Saya pikir kok pengaduan kok

ditargetin dia. Ternyata argumentasinya

semakin banyak yang mengadu

mengindikasikan pengelola pengaduannya

baik.

Beda kalau misalnya saya sudah mengadu

dua kali tidak direspon, tidak dilanjut,

berikutnya pasti enggak mau ngadu lagi.

Jadi argumentasinya berbeda. Makanya

pengaduan itu yang terpenting ee

pengaduan itu diklasifik kecuali

pengaduan yang sama terjadi

berulang-ulang. Berarti atas pengaduan

itu tidak ditilanjuti dengan perbaikan e

bisnis prosesnya, delivery layanannya

segala macam ya. Kemudian yang

terakhir ya, inovasi yang kita bangun

ternyata

tidak menggambarkan perbaikan yang

signifikan. Di awal saya sudah

sampaikan, saya tekankan lagi bahwa ee

perbaikan itu bisa dilihat dari

kecepatan waktu. Dulu misalnya selesai

pendaftaran atau urusan administrasi 1

hari, kita mungkin bisa 1 jam. Bahkan

mungkin tinggal klik saja. Nah, di kita

kan banyak tuh

terutama di pengelolaan ee pengelolaan

SDM di internal misalnya ada teman kita

mau naik pangkat itu masih dimintai

SK pengangkatan pertama.

Ada masih gitu di instansi di instansi

itu. Jadi dia temannya mau naik pangkat

masih dimintai SK pengangkatan CPNS-nya

dulu di mana? Padahal kan SK CPNS kan

keluarnya dari kantor. Kenapa harus

minta ke pegawai? Kegagalan tata kelola

di dalam justru membebankan kepada

stakeholder kita. Bahkan ada yang minta

SK pengangkatan terakhir. Orang mau

pensiun itu kan diminta SK pengatan kan

enggak mungkin orang ini enggak ada SK

pun yang disampaikan saatnya pensiun ya

pasti pensiun gitu.

Jadi justru kegagalan kita dalam

mengelola SDM itu terutama as pegawaian

justru dibebankan kepada stakeholder

kita, pada mitra kita, pegawai gitu.

Nah, ini juga terjadi di berbagai ee

tempat. Aplikasi tentang apa namanya

pengelolaan SDMnya sudah sedemikian

canggih gitu. Tapi begitu orang mau naik

pangkat mau pensiun aja masih susah.

Pensiun aja susah. Nah, ini yang yang

terjadi argumentasinya apa? Buat

temannya sendiri aja susah

apalagi buat orang lain. Itu gambarnya

gitu. Kalau temannya mau naik pangkat

susah, gimana kita memberikan layan

publik kepada yang masyarakat secara

umum. Nah, ini beberapa hal yang menjadi

catatan ketika ee apa namanya? unit yang

diajukan WBM itu tidak lolos. Sebetulnya

ini kan sederhana Z itu seat-sangat

sederhana logik dan semua orang tahu

bahwa kinerja tahun ini lebih baik dari

tahun sebelumnya. Kinerja tahun depan

harus lebih baik dari tahun yang

sekarang.

Sesimpel itu. Layanan publik hari ini

lebih baik dari layanan publik tahun

sebelumnya. Layanan publik ke depan

harus lebih baik dari layanan tahun ini.

Sesimpel itu sebetulnya. Nah, integritas

ini sebetulnya menjadi catatan kita

semua. Memang integritas itu yang

menjadi persoalan ketika yang terganggu

di level pimpinan. Nah, contohnya yang

sekarang ini kejadian di Pati kemudian

di

Madiun gitu ya. Yang repot itu kalau ada

unit lagi ngajuin nih tarulah ada apa

namanya SKPD-nya ngajuin pimpinan yang

kena biasanya agak sulit.

Ada beberapa instansi pemerintah dulu

yang kena

kasusnya BPK ya kalauak salah anggotanya

kena unit yang dia ngajuin gimana ini?

Karena sebetulnya unit yang diajukan

untuk Z itu adalah perwakilan dari

lembaga. Makanya syaratnya adalah ada

pengantar dari ses gitu. Sebetulnya

maknanya itu. Kenapa harus ada

pengantarnya? Dia ditunjuk oleh lembaga,

mewakili lembaga bahwa kami sudah

reform. Contohnya mana? BPSDM.

Sebetulnya itu maknanya. Kenapa kemudian

di dalam persyaratan harus

ditandatangani oleh pimpinan?

Argumentasinya itu.

Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya

yakin banyak hal yang ee perlu

didiskusikan tapi mungkin di kesempatan

yang lain. Intinya bahwa ee membangun

zona integritas itu harus dalam rangka

membangun reformnya lembaga. Jadi

bayangkan bahwa kita akan menjadi contoh

menjadi apa namanya unit yang

kalau bilang Kementerian Hukum sudah

reform contohnya mana BPSD. Jadi

kira-kira begitulah. Mungkin itu Bu

Kaban, Bu Inspektur, Pak Ses dan Bapak

Ibu semuanya. Ee demikian yang dapat

kami sampaikan. mudah-mudahan menjadi ya

tambahan insight lah ya ee kaitan dengan

upaya membangun tata kelola birokrasi di

Kementerian Hukum pada umumnya dan PPSDM

pada khususnya ee

supaya bisa sukseslah

ee sekali lagi tidak harus terburu-buru

mengajukan WBM gitu ya, tapi pastikan

kita memiliki sebuah kondisi yang memang

jauh lebih baik dari yang sebelumnya dan

layak untuk menjadi ee percontohan di

Kementar Hukum. Demikian lebih kurangnya

mohon maaf. Billahi taufik walhidah.

Asalamualaikum warahmatullah

wabarakatuh.

[musik]

Baik Bapak, Ibu yang berbahagia, menjadi

perhatian bagi kita bersama bahwa

pencanangan pembangunan zona integritas

merupakan langkah awal dan bagian dari

mensukseskan reformasi birokrasi dengan

melakukan penataan dan memperbaiki

sistem penyelenggaraan pemerintahan.

yang baik, efektif, efisien, layanan

prima, dan memuaskan. Selanjutnya, mari

kita ikuti bersama perjanjian kinerja

tahun 2026 dan penandatanganan komitmen

bersama pembangunan zona integritas

menuju wilayah birokrasi bersih dan

melayani di lingkungan BPSDM hukum tahun

2026. Kami mengundang dengan hormat

Kepala Balai Pelatihan Hukum Bitung

H

Kepala Balai Pelatihan Hukum Batam.

kan ter

selama hidupku

jauh

tidak akan hilang

Kepala Balai Pelatihan Hukum Semarang.

Walaupun

banyak

ne jalani

direktur Politeknik Pengayuman Indonesia

di sanalah

rasa senang

engkau

Kubang

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. si

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan

Fungsional

Kepala Pusat pengembangan pelatihan

teknis dan kepemimpinan

Engkau

sekretaris BPSDM Hukum.

kami hormat Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Hukum untuk

melakukan penandatanganan perjanjian

kinerja dan komitmen bersama pembangunan

zona integritas menuju WBBM.

Tanah air

kuidas

kan terken

selama hidupku.

Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan

pencanangan pembangunan zona integritas

menuju WBBM lingkungan BPSBM hukum.

Untuk itu kami mengundang asisten deputi

Kementerian PAN RB Inspektur Wah 1 untuk

dapat mendampingi pelaksanaan

penyatangan secara digital.

Mohon izin Ibu untuk dapat memposisikan

tangan di layar iPad yang berada di

depan Ibu

dan kepada Bapak Ibu pimpinan tinggi

pertama untuk dapat merapat

kita. Baik, mohon izin Ibu. Kita mulai

dengan hitungan mundur. 3 2 1.

Baik, kita berikan tepuk tangan yang

meriah Bapak Ibu sekalian atas telah

dicandangkannya secara digital

pembangunan zona integritas menuju WBBM

lingkungan BPSDM Hukum. [musik]

Selanjutnya persiapan foto bersama.

[musik] Kami mohon kepada tim

dokumentasi untuk dapat mengambil

tempat.

[musik]

Sekali lagi kami mohon kepada tim

dokumentasi untuk mempersiapkan diri.

Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Mohon izin pertama dengan posisi formal.

Baik, izin kami pandu. 1 2 3.

Sekali lagi. Satu.

T izin mengepalkan tangan kanan di depan

dada.

Salam pembaruan.

Salam pembaruan.

Baik, terima kasih. Terbikan tepuk

tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian.

Terima kasih kepada Bapak Ibu dan

silakan kembali ke tempat semula.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita simak bersama

sambutan Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Hukum kepada yang

terhormat Ibu Gusti Ayu Putus Suwardani,

BCIP, S., M.Si., CGE. Disilakan.

[musik]

[musik]

Baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Asalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

Ah, capek ya, ada echonya soalnya.

[tertawa]

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk

kita semuanya. Om swastiastu. Namo

buddhaya. Salam kebajikan. Shalom.

Rahayu, rahayu, rahayu. Salam

pembelajar. Salam pembelajar.

Salam cerdas.

Tepuk tangan untuk kita semuanya.

yang sama-sama kita hormati dan kita

banggakan,

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Bapak Ahmad Hasmi. AK. Tepuk tangan

untuk beliau. Terima kasih Bapak atas

kehadirannya.

Hari ini sudah dapat bocoran kita.

Alhamdulillah. [tertawa]

Baik yang sama-sama kita hormati dan

kita banggakan, tidak lain dan tidak

bukan Inspektur Wilayah 1 Inspektorat

Jenderal Kementerian Hukum, Ibu kita

adinda saya Ibu Morina Harahap ya, Dr.

Morina Harahap, S.H., M.M. Terima kasih

Ibu kehadirannya. Yang saya hormati para

pimpinan tinggi pratama di lingkungan

BPSDM. Hadir lengkap hari ini. Kalau

tidak lengkap dicari pasti [tertawa]

hadir di sini Pak Jusman, sekretaris

BPSDM, Ibu Eva Gantini, Kapus Penkom,

Ibu Mutia Farida, Kapus Banglatekpin,

dan juga Bapak Tejo Harwanto, Kapus

Banglat Fungsional. Terima kasih

teman-teman yang luar biasa dan ee

selamat datang juga yang saya hormati

koordinator

asesor ahli utama Ibu Nuni ya sebagai

asesor ahli utama dan juga koordinator

WI Bapak Slamet dan kakanda saya Bapak

Iwan Kurniawan sebagai asesor utama juga

ee para

kepala Balai Pelatihan ya sudah berubah

sekar Sekarang Kak Bapelkum. Bapelkum ya

bukan Balatkum.

[tertawa] Bapelkum ya. Baik. Ada Pak

Rinto Balai e pelatihan Semarang, Bapak

James Balai Pelatihan Bitung dan Pak

Ivan Balai Pelatihan ee Batam ya. Karena

enggak boleh nyebut ee provinsi lagi.

Sekarang langsung tempatnya, lokasinya.

Dan yang saya hormati dan saya banggakan

eh Pak Dir ya, Direktur Poltek PIN Bapak

Odi Jaroji yang hadir bersama Ibu Wadir,

Ibu Kusmianti.

Ada lagi, Pak? Enggak ada ya? Yang dua

pamit ke Poltek ya Tangerang. Yang saya

hormati para pejabat manajerial dan non

manajerial yang luar biasa di lingkungan

BPSDM hukum Kementerian Hukum. dari Biro

Perencanaan ada yang hadir

siapa ya? Ee ada yang mewakili.

Ohih. Baik, matur nuwun. Di depan sini

Mas, monggo silakan. Iya. Ini perwakilan

dari Biro Perencanaan Sekretariat

Jenderal Kementerian Hukum. Terima kasih

atas kehadirannya. Di sini, Mas. Dekat

Ibu Kusmianti tuh biar kelihatan.

Oke, matur nuwun. Silakan.

Ya, kita buka dengan pantun. Menjahit

tekad dengan benang kejujuran

agar kuat menghadapi tantangan zaman.

Zona integritas jadi landasan

pengabdian.

Kinerja unggul wujudkan layanan

berkeadilan.

Alhamdulillah

puji syukur kita panjatkan ke hadirat

Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang

Maha Esa, karena hari ini akhirnya kita

bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan

pencanangan dan penandatanganan komitmen

bersama pembangunan zona integritas

serta perjanjian kinerja BPSDM hukum

tahun 2026 yang baru saja kita

laksanakan.

Bapak Hasmi yang luar biasa serta

hadirin sekalian. Alhamdulillah tadi ee

apresiasi untuk Pak Hasmi karena telah

memberikan pencerahan kepada kita

semuanya. Mudah-mudahan teman-teman juga

menyimak secara baik gitu ya apa yang

disampaikan oleh Pak Hasmi. Karena itu

ternyata kunci-kuncinya, kisi-kisinya ke

depannya kita harus seperti apa dalam

mempersiapkan kontestasi

ee WBBM untuk BPSDM hukum. Memang kalau

kita lihat BPSDM hukum baru saja

mendapatkan predikat WBK wilayah bebas

dari korupsi pada akhir tahun 2024

itu adalah ee kontestan terakhir di

Kementerian Hukum yang mendapatkan WBK

yang paling akhir gitu. Jadi enggak

apa-apa kita semangat. Tepuk tangan

untuk PSDM. [tertawa]

Jadi pada saat saya masuk menjadi

kabadan di November saya langsung

mendapatkan apresiasi dari ee pemerintah

khususnya PAN RB untuk mendapatkan ee

apa namanya? Penghargaan wilayah bebas

dari korupsi. Tidak berhenti sampai di

situ. Kita sedang mempersiapkan

kontestasi untuk WBBM. Dan ternyata

alhamdulillah tadi Pak Asmi sudah

menyampaikan enggak usah buru-buru.

Kalau belum siap ya siapkan dulu. Nah,

gitu ya. Dengan berbagai macam tadi apa

namanya kunci-kuncinya apa yang harus

kita siapkan. karena memang ee zona

integritas menuju WBKWBM ini sebenarnya

harus lahir benar-benar dari diri kita

gitu. Jangan hanya ee untuk narsis saja

gitu kalau di kita lihat perjalanannya.

Kalau kita melihat reformasi birokrasi

itu kan sebenarnya dituntut ee dari

pribadi masing-masing pegawai yang

tergabung dalam satu unit kerja, yang

tergabung lagi dalam satu lembaga ee

lebih besar lagi. Nah, kalau semuanya

sudah paham dengan ee kinerjanya,

tugas-tugasnya

dan harus dibuat dikerjakan sesuai

SOP-nya, sebenarnya itu yang kita

harapkan dan itulah hasilnya nanti ee

apa namanya? pembangunan zona

integritas. Jadi benar-benar apa yang

menjadi tugas kita kita pahami dulu

masing-masing ya. Nah, beberapa hal tadi

yang sudah ee disampaikan oleh Pak Hasmi

sebenarnya sudah bisa kita catat. Bu

Irwil pun sudah juga mendengarkan

berarti ee posisi BPSDM hukum di ee

urutan ke 32 SPI tadi Pak ya. SPI itu

sebenarnya menghentakkan

saya pribadi gitu. Saya sebagai pimpinan

di sini agak sedikit tertampar

sebenarnya gitu ya. 32 ah gitu ya. Jauh

sekali gitu. Tapi paling tidak ini

menjadi ee semangat saya dan mohon

dukungan teman-teman sekalian. Ayo kita

bergerak bersama. Bergerak bersama untuk

melihat lagi apa yang sudah kita lakukan

kemarin dan jangan kita lakukan di

berikutnya untuk meningkatkan kinerja

kita ya. Jadi hasil-hasil survei seperti

itu harusnya menjadi evaluasi kita ya.

Jangan malas juga untuk mengikuti semua

survei yang ada yang diberikan untuk

kita. Kita ee nilai diri kita sendiri

seperti apa sehingga akhirnya kita

menyadari bahwa itu sangat penting untuk

organisasi. Ya, kalau satu dua orang

malas untuk mengikuti survei, ingatkan,

ingatkan karena ini nanti hasilnya

adalah untuk organisasi yang lebih besar

lagi, organisasi BPSDM hukum. Jadi saya

berharap waktu selama 1 2 tahun ke depan

ayo kita sama-sama bergandingan tangan

lagi melihat lagi kembali ke belakang

apa yang sudah kita lakukan yang baik

kita tingkatkan, yang mungkin kurang ee

mungkin ee sebaiknya kita lebih ee

tingkatkan lagi gitu ya. Alhamdulillah,

Teman-teman sekalian, kegiatan ini

adalah momentum yang sangat penting dan

strategis guna menandai komitmen bersama

seluruh jajaran BPSDM hukum untuk terus

memperkuat tata kelola pemerintahan yang

baik, bersih, dan berorientasi pada

pelayanan publik. Memang kita tidak ee

secara langsung untuk melaksanakan

pelayanan publik eksternal, tapi saat

ini kita sedang mengarah ke sana ya.

Karena di tahun 2025 ini sudah banyak

kerja sama kita dengan beberapa

kementerian lembaga yang melaksanakan

pelatihan fungsional secara bersama-sama

termasuk juga melaksanakan uji

kompetensi dari beberapa kementerian

pemda di yang dilaksanakan di BPSDM

Hukum. Jadi ini menjadi salah satu

dorongan sebenarnya untuk kita semuanya

untuk terus meningkatkan pelayanan

publik kita ya ee baik itu untuk

internal kita maupun untuk ee eksternal.

Teman-teman sekalian, pembangunan zona

integritas merupakan sebuah upaya

transformasi budaya kerja yang menuntut

integritas profesional dan akuntabilitas

serta keteladanan dari masing-masing

pegawai dan seluruh aparatur. Ya, jadi

awalnya harus dari kita juga gitu ya,

dari pribadi kita. Bukan hanya

mendengarkan perintah atasan, tapi

justru harusnya keluar dari diri kita

masing-masing. Seperti apa itu

integritas, seperti apa itu e budaya

kerja yang kita terapkan, ya. Itu harus

semuanya tercermin dari pola pikir kita,

pola sikap kita, dan perilaku kita

sehari-hari, ya. Nah, sekarang tinggal

intropeksi sama-sama. Kalau kita mau

meningkatkan tadi ee dari angka 32

menjadi mungkin 5 besar saja, berarti

dari kita masing-masing harus terus

meningkatkan kinerja kita, integritas

kita agar ee apa yang kita harapkan

bersama untuk menuju WBM lebih mudah

kita laksanakan dan kita capai gitu ya.

Ee sejalan dengan itu, penandatanganan

perjanjian kinerja tahun 2026 merupakan

wujud nyata komitmen BPSDM

untuk bekerja secara terukur, terarah,

dan bertanggung jawab. Hasil evaluasi

kinerja kita yang sudah kita bahas

bersama di awal tahun kemarin, itulah

menjadi titik ukur kita, titik tolak

kita. Kalau kemarin hasilnya mungkin

outputnya melebihi target ee yang

ditargetkan awal tercapainya lebih

mungkin sampai 100 sampai 200%. Jangan

berpuas diri ya. Jangan berpuas diri

karena seharusnya kita meningkatkan

target-target kita lebih tinggi lagi

sehingga nanti akan lebih terlihat lagi

capaian-capaian di tahun berjalannya.

Kita berharap semuanya paham untuk itu.

Tidak hanya mencapai output saja, tapi

juga harus kita lihat outcome-nya.

Karena itu juga menjadi salah satu

penilaiannya. Tidak hanya mencari angka

output, tapi bagaimana dengan

outcome-nya, bagaimana dampaknya

terhadap penerima ee pelatihan atau

peserta pelatihan, bagaimana dampaknya

dengan lingkungan masyarakat sekitar

kita. Itu sebenarnya yang harus menjadi

ukuran ke depannya. Tidak hanya capaian

output selesai sudah selesai kita

berpuas diri tidak. Jadi kita harus

melihat outcome kita sudah seberapa jauh

gitu ya, sudah berapa banyak dan ee

termasuk

juga tentang penyerapan anggarannya.

Jadi itu harus berjalan bersamaan gitu

ya. Output bisa meningkat 100 sampai

200% tapi penyerapannya rendah sekali.

Ini pasti ada yang tidak sinkron nih kan

gitu ya. Harusnya itu menjadi catatan

kita sehingga memang harusnya semuanya

berjalan bersamaan ee linear gitu ya dan

saling mengingatkan satu sama lainnya.

LKE yang disampaikan oleh Pak Hasyim

tadi nyata gitu ya, yang penting kita

upload dulu gitu. Benar enggaknya nanti

belakangan ya. Ini yang harus kita

bereskan pelan-pelan. Jadi makanya pada

saat setiap kegiatan diharapkan seluruh

dokumen itu sudah selesai pada saat 5

hari ke depannya setelah kegiatan

sehingga tidak menanggung atau mungkin

menyimpan file-file itu sampai nantinya

baru diminta.

ini yang menyebabkan apa yang di-upload,

apa yang di ee LKE-nya seperti apa,

kegiatannya apa, LKE-nya berbeda karena

selalu menunda gitu ya. Nah, ini yang

harus kita benahi sama-sama. Ayo kita

sama-sama selesaikan semua tugas pada

saat itu juga karena tugas lainnya sudah

menanti jadi jangan tunda. Hari gini

zaman di digitalisasi kita tarsok-tarsok

ketinggalan teman-teman, ketinggalan

sekali. Buktinya sudah ada kemarin ya.

Jadi, ayo sama-sama kita cermati tadi

apa yang disampaikan oleh Bapak ee Hasmi

karena memang itulah ternyata ee

kisi-kisinya kita harus seperti apa

untuk mencapai WBBM. Ya, jangan tunggu

lagi, jangan tunda lagi. Ayo kita

sama-sama untuk bergerak bersama,

bergandingan tangan, saling

mengingatkan, berkoordinasi, dan

bersinergi serta berkolaborasi baik

dengan internal maupun dengan eksternal.

Karena kalau kita lihat tugas fungsi

dari BPSDM hukum di ee Permenkum nomor 1

tahun 2024 tentang ee tugas BPSDM di

pasal 473

adalah melaksanakan pengembangan

ee ee sumber daya pengembangan

kompetensi sumber daya manusia di bidang

hukum. Berarti tidak saja internal kita

yang harus kita ee layani, tapi juga

eksternal kita, baik itu kementerian,

lembaga, maupun pemerintah daerah, baik

itu ASN maupun non ASN. Ini harus kita

siap-siap ke depannya akan seperti itu

ya. Jadi ee kita mulai dari yang kecil

dulu, internal kita dulu, kita bereskan

tata kelolanya seperti apa. Reformasi

birokrasi yang kita inginkan harus sama

gitu ya, sama persepsinya, sama

langkahnya, sama geraknya. sama

cita-citanya pada saat itu baru kita

bisa bergerak untuk pelayanan eksternal

kita ya. Sepakat ya teman-teman ya?

Ah, enggak jelas. Sepakat enggak?

Harus sepakat mau tidak mau suka tidak

suka karena kita sudah WBK mau menjelang

WBBM. Mudah-mudahan di tahun ini belum

siap. Pak saya sedang mempersiapkan

dengan teman-teman untuk ee ee kita

membuat satu e Kementerian Hukum

Korpunya yang kita laksanakan di BPSDM.

kita harus punya KMS yang kita

cita-citakan bisa digunakan layanan ini

oleh secara terbuka tidak hanya internal

kita tapi unit eselon 1 dan juga

kementerian lembaga sehingga apa yang

kita sebut inovasi untuk mendukung WBM

ini memang benar-benar kita siapkan dari

saat ini ke depannya ya kalau kita

sepakat ayo kita sama-sama diawali

dengan penandatanganan komitmen bersama

pembangunan zona integritas dan

perjanjian kinerja bersama Menteri Hukum

Republik Republik Indonesia pada tanggal

8 Januari 2026. Kegiatan pencanangan

penandatangan komitmen bersama dan

pembangunan zona integritas serta

perjanjian kinerja BPSDM hukum

dilaksanakan sebagai implementasi

Peraturan Menteriayaan Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan

dan evaluasi zona integritas menuju

wilayah bebas korupsi.

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi

bersih dan melayani di instansi

pemerintah. Sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 5 Tahun 2024.

Hadirin yang berbahagia, teman-teman

yang luar biasa sebagai lemb lembaga

yang memiliki peran strategis dalam

pengembangan sumber daya manusia di

bidang hukum, PPSDM hukum dituntut untuk

menjadi role model. Berkali-kali tadi

Bapak ee Hasmi menyatakan kalau kita mau

jadi role model berarti kita juga harus

mempersiapkan seperti apa sih jadi

primadona. berarti kita harus persiapkan

segala sesuatunya agar benar-benar nanti

kita berharap BPSDM hukum bisa menjadi

role model bagi ee unit-yunit kerja

lainnya. Dan selain jadi ro, kita juga

bisa ee memberikan contoh terhadap

penerapan nilai-nilai integritas dan

reformasi birokrasi yang inline atau

selaras dengan nilai-nilai Pancasila

yang sudah kita terapkan di kampus

pengayoman Pancasila yang kita cintai

ini. Ee oleh karena itu saya mengajak

seluruh jajaran teman-teman sekalian

yang luar biasa untuk menjadikan

pencanangan hari ini. Pencanangan hari

ini sebagai titik tolak penguatkan

penguatan komitmen kita bersama.

peningkatan sinergi dan juga konsistensi

dalam mewujudkan birokrasi yang bersih,

melayani, cerdas, dan berdaya saing

tinggi. Akhir kata, saya berharap

kegiatan ini dapat menjadi pengingat

sekaligus penguat tekad kita bersama

untuk bekerja lebih baik lagi, lebih

baik lagi, dan lebih baik lagi serta

lebih berintegritas dan lebih

berorientasi pada hasil demi terwujudnya

ee tujuan organisasi dan ikut memberikan

kontribusi terbaik terhadap terwujudnya

Indonesia Emas tahun 2045.

Semoga Tuhan yang maha esa senantiasa

memberikan bimbingan dan kekuatan kepada

kita semuanya untuk menjalankan

tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya

dalam rangka memajukan organisasi dan

memberikan pelayanan yang terbaik bagi

masyarakat.

Akhirnya akan saya tutup dengan pantun

lagi ya. Oke. Langkah seirama menuju

tujuan.

Tekad menyatu tanpa ragu

dengan integritas dan perjanjian kinerja

berkelanjutan. BSDM hukum terus

meningkat, maju, dan bermutu. Billahi

taufik walhidayah. Asalamualaikum

warahmatullahi wabarakatuh. Om santi

santi santi om namo buddhaya. Salam

kebajikan. Shalom. Rahayu, rahayu,

rahayu. Salam pembelajar.

Salam pembelaj

Salam cerdas.

Pasti cerdas.

Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita

semua.

Hadirin dimohon berdiri [musik]

menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

[musik]

berkenan dengan hormat untuk tetap dalam

posisi berdiri sejenak kita akan

melaksanakan foto bersama dengan mode

swap foto. Untuk itu dipersilakan kepada

tim dokumentasi untuk dapat mengambil

tempat di atas panggung.

Baik. terlebih dahulu dengan sikap

formal. Izin kami pandu.

Baik, izin kami pandu. 1 2 3.

Sekali lagi. 1 2 3. Izin mengembalkan

tangan kanan di depan dada.

Salam pembaruan.

Salam pemaruan.

Salam pembaruan. Baik, terima kasih.

Mari kita berikan tepuk tangan Bapak,

Ibu. Hadirin silakan duduk kembali.

Baik, Bapak, Ibu yang kami hormati.

Dengan demikian berakhirlah seluruh

rangkaian acara pencanan dan

penandatanganan komitmen bersama

pembangunan zona integritas serta

perjanjian kinerja BPSDM hukum tahun

2026. Terima kasih kami haturkan kepada

Ibu Kepala BPSDM serta Bapak Ibu hadirin

undangan yang telah berkenan hadir dan

kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal

yang kurang berkenan selama jalannya

acara pada pagi hari ini. Akhir kata,

wabillahi taufik wal hidayah.

Wasalamualaikum warahmatullahi

wabarakatuh. Shalom. Om santi santi

santi om. Selamat pagi dan salam

sejahtera bagi kita semua.

Ah air

kuidas

kan terk

selama hidupku.

Biarkan sayangku

tidak hilang.

[musik]

Anahu

yang kucintai.

Walaupun

banyak

jalani

syai

diatlah

orang [musik]

tetapi

dan rumahku [musik]

di sanalah

[musik]

tenang