Setahun Program MBG: Siapa yang diuntungkan? #bbcindonesia

Sudah setahun program MBG berjalan, benarkah gizi tumbuh dan ekonomi maju seperti kata BGN dalam poster ini?

Kalau soal gizi dan kasus keracunan, itu udah banyak kita bahas tahun belakangan. Kalau soal ekonominya, gimana ya?

Data BGN per 19 Desember 2025 menyebut program MBG menyerap lebih dari 754.000 tenaga kerja di hampir 18.000 SPPG di 38 provinsi.

Sebanyak 43.000 lebih supplier juga terlibat dalam program andalan Presiden Prabowo ini.

Apakah angka-angka tadi bisa jadi tolak ukur kemajuan ekonomi berkat MBG? Kalau dilihat di media sosial, banyak relawan yang senang dapat gaji pertama setelah bekerja di dapur MBG.

Bahkan beberapa orang di video mengaku itu gaji pertamanya setelah sekian lama menganggur. Itu salah satu sisi positifnya.

Tapi ada fakta-fakta lain yang mungkin jarang terungkap. Di Cirebon, Jawa Barat, dari 200 kepala keluarga di satu lingkungan RW, hanya satu orang yang direkrut jadi relawan, kata seorang kepala RT.

Padahal sejumlah warga sangat mengharapkan lawangan pekerjaan dari SPPG di lingkungan mereka tinggal.

Dan BGN juga punya petunjuk teknis soal itu. Dari total relawan, 30%-nya harus masyarakat sekitar. Di Bandung, Jawa Barat, pekerja di salah satu SPPG menuntut transparansi skema pengupahan mereka yang kini menghilangkan uang lembur.

Di Solo, Jawa Tengah, pedagang bumbu mengeluh omsetnya turun hingga 50% karena banyak pelanggannya, seperti para pedagang di kantin sekolah, nggak jualan lagi setelah ada MBG.

Pedagang sayur juga mengaku sulit mendapatkan pasokan sayur karena pasokan dari Tengkulak habis di borong dapur MBG.

Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setyorini bilang karena kebutuhan dapur MBG besar, tidak jarang mereka langsung ke Tengkulak.

Itu yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa pelaku usaha mikro yang terlibat sebagai penyuplai bahan baku ke dapur-dapur MBG nggak sampai 10 persen.

Yang berhasil jadi pemasok pun harus melakukan pendekatan personal dengan pemilik dapur, kata Hermawati.

Ngomong-ngomong soal kedekatan personal, jelang akhir tahun lalu ICW merilis temuannya soal yayasan pemilik dapur MBG yang justru dapat proyek karena diduga punya koneksi dengan pihak-pihak tertentu.

Dari 102 yayasan di seluruh Indonesia itu, ICW menemukan ada yang terafiliasi dengan vertai politik, militer, kepolisian, sampai kelompok relawan simpatisan kampanye Pilpres 2024 lalu.

ICW menyimpulkan pelaksanaan MBG dipenuhi dengan praktik patronase serta konflik kepentingan. Hal ini menjadikan MBG sebagai wadah berbagai proyek dan dijalankan oleh pihak tanpa kompetensi yang relevan.

Jadi sebenarnya, ekonomi siapa ya yang maju?

Semakin dekat dia dengan puasaan, semakin dekat dia kemarin dengan tim pemenangan Prabowo kemarin, itu paling banyak mendapatkan kuenya.

Militer, polisi, SWBG-nya, kemudian partai, relawan. Jadi memang trafiliasi dan erat kaitannya dengan pemilu 2024.

Jadi kita melihat ini konsolidasi politik sebenarnya MPG ini.

Dua pakar itu juga bilang dampak ekonomi program MBG akan sulit dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan kemajuan ekonomi.

Andri bahkan menyebut program MBG merusak pasar dan paling merusak kesejahteraan rakyat. Kenapa? Karena ketika pemasok skala besar memprioritaskan bahan baku pangan ke dapur-dapur MBG, pedagang kecil di pasar-pasar tradisional jadi tidak kebagian pasokan.

Minimnya stok, akhirnya bikin harga jual naik. Dan ketika harga melonjak, tapi kemampuan ekonomi rakyat segitu-gitu aja, penjualan bakal turun.

Omset pun ikut melorot. Akhirnya, banyak usaha kecil dan mikro seperti pedagang sayur, warteg, dirugikan karena harga pangan naik.

Itu yang gak pernah dihitung BGN, kata Bima. Dia juga memperkirakan 1 juta lebih pekerja kantin dan catering sekolah yang tersingkir karena kuenya direbut MBG.

Dari sisi ketenaga kerjaan, Bima menangkap program MBG ini justru menciptakan pekerja rentan. Sebab para pekerjanya, yang disebut relawan, tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan menerima upah harian.

Mereka juga sewaktu-waktu bisa saja diperhentikan. Hitungannya, mereka jadi pekerja di sektor informal.

Jadi, menurut Bima, klaim menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru itu tidak tepat. Wakil kepala BGN Nani SD yang menolak menanggapi temuan BBC News Indonesia.

Dia menyebut temuan BBC News Indonesia hoax, kalau tidak menyebut identitas relawan dan dapur SPPG. Tapi Nani ngirim video-video ini.

Kamu

punya pengalaman apa selama 1 tahun program MBG ini? Tulis di kolom komentar ya!