Mereka yang Berkepentingan di balik Dapur MBG

kasus siswa keracunan menu program makan

gratis

per Oktober 2025 sudah ada lebih dari

11.000 anak di Indonesia yang mengalami

keracunan dari program makan bergizi

gratis. Padahal program MBG seharusnya

dibuat agar anak-anak tidak kelaparan

dan mendapatkan gizi yang cukup. Tapi

angka keracunan justru malah semakin

terus naik dan itu menunjukkan satu hal

penting. Ada kegagalan sistemik dalam

tata kelola MBG seperti sistemnya tidak

siap, pengawasannya lemah, dan

pelaksananya banyak yang tidak kompeten.

Lebih kacaunya lagi, anggaran untuk MBG

justru malah ditambah. Di tahun 2025

saja anggarannya sudah sangat besar,

yaitu berjumlah R1 triliun yang berasal

dari APBN. Dan tahun depan di 2026 dana

tersebut justru ditingkatkan sampai lima

kali lipat menjadi 335 triliun. Di balik

carut marutnya MBG ini, kalian penasaran

enggak sih siapa orang-orang yang

sebenarnya berada di balik dapur MBG dan

kenapa bisa program sebesar ini tetap

dijalankan walau tanpa kesiapan yang

matang?

Dengan berbagai masalah dan juga

carut-marut dari pelaksanaan program MBG

ini, maka kami melakukan penelusuran

lebih lanjut untuk menemukan adanya

indikasi praktik patronase dan juga

konflik kepentingan yang diduga kuat

hinggap di dalam yayasan yang menjadi

penyedia. dari MBG ini kami mengumpulkan

daftar sebanyak 220 yayasan yang berasal

dari laman Badan Gizi Nasional dan juga

dikumpulkan dari pemberitaan media yang

kemudian 220 yayasan tersebut dicari

aktenya di portal milik ee Dirjen

Administrasi Hukum Umum milik

Kementerian Hukum Republik Indonesia

hingga datanya mengerucut menjadi 102

yayasan yang datanya dapat diakses dan

kemudian diolah lebih lanjut Secara

sampel data tersebut sudah mewakili

keseluruhan provinsi yang ada di

Indonesia yaitu berjumlah 38 provinsi.

Dan dalam temuan ini afiliasi yang

dimaksudkan adalah keterubungan dari

individu-individu di dalam yayasan yang

namanya tercatat pada akta yayasan yang

kemudian memiliki keterhubungan dengan

individu lain maupun institusi lainnya.

Sebelumnya juga sudah ditemukan hasil

investigasi dari Tempo yang mengungkap

bahwa setidaknya ada tujuh yayasan

penyedia SPPG atau pelaksana mitra MBG

yang dikelola langsung oleh Prabowo dan

juga lingkaran terdekatnya. Hasil

penelusuran kami menunjukkan adanya

temuan pada sejumlah kategori ini. Di

antaranya 28 yayasan terafiliasi dengan

partai politik. Kemudian 18 yayasan

terafiliasi pebisnis dan swasta. 12

yayasan terafiliasi dengan birokrasi

pemerintahan, 9 yayasan terafiliasi

dengan kelompok relawan dan atau ormas

pendukung kampanye Pilpres 2024. Tujuh

yayasan terafiliasi CCEL dan orang dekat

pejabat. Enam yayasan terafiliasi

militer. Empat empat yayasan terafiliasi

dengan mantan penyelenggara negara. Tiga

yayasan terafiliasi dengan individu yang

pernah tersangkut dalam kasus korupsi

dan dua yayasan terafiliasi dengan

kepolisian dan kejaksaan. Pada kategori

yang pertama, kita mulai pada afiliasi

terhadap partai politik. Sebagaimana

teman-teman bisa lihat bahwa Partai

Gerindra yang juga dipimpin oleh

Presiden Prabowo menempati urutan

pertama sebagai partai yang terafiliasi

dengan individu paling banyak di Yayasan

Penyedia MBG. Posisi selanjutnya diikuti

dengan Partai Keadilan Sejahtera atau

PKS yang terafiliasi dengan lima yayasan

dan kemudian ada Partai Amanat Nasional

atau Partai PAN yang terafiliasi dengan

politisi yang berada di tiga yayasan.

Dari 44 politisi yang tadi ditemukan,

ada empat anggota legislatif yang saat

ini masih aktif menjabat. Empat orang

tersebut terbagi dari satu anggota

legislatif di tingkat nasional dan tiga

orang anggota legislatif di tingkat

daerah. Selain empat nama anggota

legislatif yang masih aktif menjabat,

ada juga empat nama lainnya yang pernah

tersangkut dalam kasus korupsi yang

ternyata merupakan bagian dari Yayasan

Penyedia MBG. Dengan adanya sejumlah

nama yang pernah tersangkut dalam kasus

korupsi ini, maka kita patut

mempertanyakan apakah proses untuk

mengecek rekam jejak dan juga

kualifikasi dari yayasan untuk bisa

diterima sebagai penyedia SPPG sudah

dilakukan dengan cukup baik atau belum.

Pada temuan berikutnya kami menemukan

adanya jejak keluarga polisi di balik

dapur MBG yang ditemukan melalui Yayasan

Kemala Bayangkari. Dari hasil

penelusuran kami, ada tiga nama petinggi

di kepolisian yang bisa ditemukan dari

yayasan ini. Yang pertama adalah

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang

merupakan suami dari ketua yayasan ini.

Kemudian Kapolri Listio Sigit Prabowo

yang merupakan suami dari pembina

yayasan ini dan juga penasihat khusus

untuk reformasi Polri sekaligus mantan

Kapolri Ahmad Dofri yang merupakan suami

dari pembina Yayasan Kemala Bayangkari.

Dengan hubungan kekerabatan berupa suami

istri tersebut, maka kita bisa melihat

bahwa yayasan ini mengarah kepada para

petinggi di kepolisian.

Temuan kami berikutnya menunjukkan

hubungan dengan aparat penegak hukum

lain yaitu kejaksaan. Kami menemukan

adanya jejak jaksa di balik MBG swasta

yang mana mengarah ke Yayasan Inklusi

Pelita Bangsa. Di dalam yayasan ini ada

dua jaksa yaitu Reda Mantovani dan juga

Deni Ahmad. Reda merupakan jaksa Agung

Muda bidang intelijen, sedangkan Deni

merupakan Kepala Kejaksaan Negeri

Kabupaten Bogor. Keterkaitan antara

yayasan ini dengan penyediaan MBG

dilaksanakan dalam bentuk skema MBG

swasta. Ketidakjelasan pelaksanaan skema

MBG swasta ini juga terjadi akibat tidak

adanya transparansi data dan informasi

berkaitan dengan tata kelola dan juga

pelaksanaan program MBG. Dugaan

keterlibatan aparat penegak hukum dalam

pelaksanaan MBG justru berbahaya bagi

proses pengawasan dan juga penegakan

hukumnya. Bagaimana kemudian apabila di

ee waktu mendatang ditemukan sejumlah

permasalahan bisa berupa keracunan

ataupun juga dugaan kasus korupsi yang

terjadi di balik pelaksanaan MBG ini.

Tentu hal ini akan sulit diawasi apabila

APH-nya justru ikut terlibat dalam

proses pelaksanaan MBG. Sebenarnya apa

sih yang dimaksud dengan skema MBG

swasta? Sayangnya dengan tidak adanya

suatu peraturan teknis yang menjadi

landasan dari pelaksanaan MBG menjadikan

tidak ditemukan satu penjelasan khusus

yang menjelaskan apa itu skema MBG

swasta. Tetapi dalam proses wawancara

yang dilakukan oleh tim ICW dengan

Kepala BGN yaitu Bapak Dadan Hindayana

disebutkan bahwa semua pelaksanaan MBG

yang dilakukan di seluruh Indonesia itu

pasti berafiliasi dan sudah melewati

proses koordinasi dan juga verifikasi

dengan BGN. Dengan demikian disebutkan

juga tidak ada satupun SPPG yang berada

di luar dari sistem yang sudah dibentuk

dan dilaksanakan oleh BGN. Artinya skema

MBG swasta yang dijalankan oleh yayasan

ini tidaklah berbeda dengan skema MBG

yang dijalankan oleh yayasan-yayasan

lainnya yang menjadi penyedia SPPG dalam

program MBG ini. Kami juga menemukan

adanya sejumlah yayasan yang terkait

dengan individu yang punya latar

belakang sebagai militer. Sebagaimana

teman-teman bisa lihat, ada enam yayasan

yang mana ditemukan punya afiliasi

dengan militer. Dari enam yayasan

tersebut, ada sejumlah nama militer

aktif yang diduga terkait dengan

pelaksanaan MBG. Selain nama-nama tadi,

ada juga 19 purnawirawan militer yang

ada di balik Yayasan Pengelola MBG.

Temuan berikutnya adalah yayasan yang

berisikan tim pendukung dalam pemilihan

presiden. Dalam kategori ini kami

menemukan ada lima yayasan yang

terafiliasi dengan individu yang pernah

menjadi pendukung dari pasangan calon

Prabowo dan Gibran. Selain itu, ada juga

dua yayasan lainnya yang terafiliasi

dengan individu pendukung dari pasangan

calon Anis Muhaimin dan dua yayasan juga

yang terafiliasi dengan individu

pendukung dari Joko Widodo. bentuk

afiliasi tersebut bisa berupa

keikutsertaan ataupun jabatan struktural

individu di dalam yayasan pada

organisasi masyarakat maupun kelompok

relawan lainnya yang pernah menjadi

bagian dari tim pemenangan dari para

pasangan calon tersebut. Selanjutnya,

Teman-teman, pada kategori berikutnya

kami menemukan adanya sejumlah yayasan

yang terafiliasi dengan individu yang

memiliki jabatan di birokrasi

pemerintahan. Ada 12 yayasan yang kami

temukan dan dua di antaranya merupakan

Badan Gizi Nasional yang merupakan atau

yang mendapatkan mandat untuk melakukan

e penyelenggaraan dari program MBG ini.

12 yayasan tersebut terbagi di tingkat

pusat dan juga daerah. Ada lima yayasan

yang afiliasinya terhadap institusi di

tingkat pusat dan juga tujuh yayasan

lainnya yang terafiliasi dengan

institusi di tingkat daerah. Pada

yayasan yang terafiliasi di tingkat

pusat yang jumlahnya ada lima, dua

yayasan di antaranya terafiliasi

langsung dengan tenaga ahli dan juga tim

teknis dari Badan Gizi Nasional.

Teman-teman bayangkan Badan Gizi

Nasional itu adalah badan yang

mendapatkan mandat untuk bisa melakukan

penyelenggaraan dari pemenuhan gizi

nasional. Di dalamnya ia juga

dimandatkan untuk bisa melakukan upaya

pemantauan dan juga pengawasan terhadap

pelaksanaan pemenuhan gizi nasional.

Ketika justru orang-orang yang

terafiliasi dengan BGN malah ikut

menyediakan MBG, bagaimana proses

pengawasan tersebut bisa dilakukan

dengan baik?

Teman-teman bisa lihat di layar ada

tujuh yayasan yang punya afiliasi dengan

e institusi di tingkat daerah. Dari

tujuh yayasan di tingkat daerah, ada dua

yayasan yang mana individu di dalamnya

punya keterkaitan dengan jabatan sebagai

mantan penjabat di tingkat daerah. Ada

Yayasan Pendidikan Islam atau YAPIS di

tanah Papua yang mana Muhammad Musa'ad

sebagai ketuanya itu merupakan mantan

pejabat gubernur Papua pegunungan.

Kemudian ada Yayasan Lazardi Kendari

yang didirikan oleh Zayad Kaimudin yang

di mana dia pernah menjabat sebagai

pejabat bupati Muna. Temuan lainnya kami

menemukan ada 18 yayasan yang mana

individu di dalamnya memiliki afiliasi

dengan sektor bisnis ataupun swasta.

Kemudian ada juga tujuh Yayasan Mitra

MBG yang terafiliasi dengan

penyelenggara negara dan mantan

penyelenggara negara alias orang dekat

pejabat.

Kenapa semua temuan ini berbahaya?

Karena dari apa yang tadi kita lihat

bersama ini mengindikasikan bahwa

program MBG itu syarat akan praktik

patronase yang dijalankan oleh rezim

Prabowo dan juga Gibran. Pelaksanaan

program MBG sangat mungkin untuk

dijadikan wadah bancakan dan sarana

untuk mencari keuntungan bagi orang

terdekat dan orang-orang yang berada di

lingkaran ee pemerintahan saat ini. Bila

demikian maka bukan penerima MBG yang

pada akhirnya diuntungkan, tapi justru

kelompok-kelompok yang dengan sengaja

terlibat agar bisa mendapatkan

keuntungan dari pelaksanaan proyek ini.

MBG sudah dijadikan sebagai sarana yang

mengakomodir politik patronase atau

politik balas budi yang dikelola dan

dijalankan oleh rezim Prabowo Gibran.

Hal ini bisa terjadi sebagai bentuk

balas budi atas dukungan elektoral yang

sempat diterima pada pemilihan presiden

lalu, maupun juga sebagai bagian untuk

mengakomodir, mengamankan, dan menjaga

loyalitas dari para jejaringnya agar

bisa memberikan dukungan elektoral pada

kontestasi mendatang. Jika hal yang

demikian yang terjadi, maka penerima

manfaat dari program ini yaitu siswa dan

juga ibu hamil dan juga Ibu menyusui

tidak akan bisa sepenuhnya mendapatkan

manfaat dari program MBG. yang

mendapatkan manfaat dan keuntungan

justru elit yang berada di lingkaran

pemerintah dan rezim saat ini.